ABSTRAK
Evaluasi Penerapan Akuntansi Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman

Laporan Tugas Akhir mengenai akuntansi sektor publik dilatarbelakangi oleh Otonomi Daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat mengelola dan mengatur keuangan daerahnya secara mandiri. Belanja daerah merupakan instrument penting untuk menunjang terlaksananya program dan kegiatan. Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal pemerintah dalam pengelolaan keuangannya harus dilaporkan dan  disajikan dalam bentuk  laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku, standar akuntansi ini diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 yang telah berbasis Akrual. Tujuan Penelitian untuk mengetahui penerapan akuntansi belanja modal berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 periode tahun anggaran 2017. Penelitian dilakukan pada kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa penerapan akuntansi belanja modal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010. Untuk Tahun Anggaran 2017  ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman selalu berpedoman kepada peraturan yang ada, agar pengelolaan keuangan daerah yang efektif dapat terwujud dan laporan keuangan yang disajikan tepat bagi pihak - pihak yang berkepentingan.  

Kata kunci: Akuntansi Pemerintahan, Belanja Daerah , Belanja Modal.

ABSTRACT
Evaluation of the Application of Accounting for Capital Expenditure under Government Regulation Number 71 of 2010 in the Sleman Regency Industrial and Trade Offices
The Final Report on public sector accounting is motivated by the fact that Regional  Autonomy requires Local Governments to manage and organize local financial independently. Regional Budget is an important instrument for supporting the implementation of programs and activities. According to Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) No. 13 of 2006 capital expenditure are expenditure incurred for purchasing or procurement or construction of tangible fixed assets that have a value benefit of more than twelve (12) months to be used in government activities. Government capital expenditure in financial management should be reported and presented in the form of financial statements in accordance with the applicable accounting standards  stipulated in Government Regulation No. 71 Year 2010 which has been based Accrual. This research aims to figure out the application of the accounting capital expenditure based on Government Regulation No 71 Year 2010 period of fiscal Year 2017. The study was conducted at the Office of  Industry and Trade in Sleman Regency. The method used in this research is qualitative descriptive analytical method. The research concludes that the application of accounting for capital expenditure  in Sleman Regency Office of  Industry and Trade is in accordance with Regulation No. 71 Year 2010. In Fiscal Year 2017 the Industry and Trade Office are always guided by the existing regulations, in order that effective financial management can be realized and the financial statements are presented appropriately for the interested parties.  
Keywords : Accounting of Government,  Regional Budget, Capital Expenditure